Artikel

Pernah menemukan penjual rumah second yang mengatakan: “Saya mau terima bersih Rp500 juta. Pajak dan biaya lainnya bukan urusan saya.” Sekilas mungkin terdengar seperti urusan biasa dalam negosiasi harga. Tetapi bagi pembeli, kalimat “terima bersih” perlu diperjelas sejak awal agar tidak muncul biaya tambahan yang tidak diperhitungkan. 💸 ⚖️ LALU, SEBENARNYA SIAPA YANG MEMBAYAR PAJAK?

Analisa pasal-pasal KUHP Nasional tentang tindak pidana korupsi dalam UU Nomor 1 Tahun 2023 (KUHP baru) secara ringkas dan terstruktur. 1) Catatan penting: KUHP Nasional (UU 1/2023) “tidak menjadi rezim korupsi baru” Dalam praktik hukum Indonesia, tindak pidana korupsi utama tetap diatur dalam UU Tindak Pidana Korupsi (UU No. 20 Tahun 2001, jo. perubahan-perubahannya). KUHP

PEMBELI BERITIKAD BAIK DILINDUNGI OLEH HUKUM Pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 7/2012 menyatakan bahwa perlindungan harus diberikan kepada pembeli beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak. Apa syarat Pembeli Beritikad Baik? Mahkamah Agung membuat pedoman terkait pengertian dan syarat pembeli beritikad baik dalam Surat Edaran Mahkamah Agung

Perspektif Hukum terkait Liabilities Liabilitas secara hukum biasanya harus ditelusuri kepada sumber kewajibannya. Sumber tersebut antara lain A. Perjanjian Misalnya: • perjanjian jual beli; • perjanjian pinjaman; • perjanjian sewa; • perjanjian jasa; • perjanjian konstruksi. Contoh: PT A menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bank sebesar Rp10 miliar. Secara hukum terdapat: Kreditur → Bank Debitur →

Dissenting Opinion (pendapat berbeda) Dissenting opinion (pendapat berbeda) adalah pendapat hakim anggota majelis yang tidak sependapat dengan pendapat mayoritas hakim dalam suatu putusan. Dalam konteks Pengadilan Pajak, dissenting opinion dapat menjadi sangat penting, terutama apabila perkara menyangkut interpretasi norma perpajakan, kewenangan DJP/Bea Cukai, prosedur penerbitan ketetapan, atau pembatalan STP/STCK. 1. Apa yang dimaksud dissenting opinion?

Posita Dan Petitum: Mengapa Isi Tuntutan Harus Sesuai Dengan Dalil Gugatan? 𝗠𝗘𝗟𝗘𝗞 𝗛𝗨𝗞𝗨𝗠 ⚖️ Dalam gugatan perdata, Penggugat tidak cukup hanya menceritakan persoalan yang dialaminya. Penggugat juga harus menjelaskan dasar haknya, perbuatan Tergugat yang dipersoalkan, kerugian yang timbul, dan apa yang diminta kepada pengadilan. Uraian mengenai fakta dan dasar gugatan disebut 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗮, sedangkan tuntutan yang

Apa Arti Perkara A Quo? Pengertian, Fungsi, dan Contohnya dalam Hukum   Istilah “dalam perkara a quo“ merupakan istilah hukum yang berasal dari bahasa Latin dan sangat sering digunakan dalam putusan pengadilan, gugatan, jawaban, memori banding, kasasi, maupun dokumen litigasi lainnya. Pengertian “Perkara A Quo” Secara harfiah: A quo berarti “yang dimaksud“, “yang sedang dibicarakan“,

Inkracht dalam Hukum: Arti, Fungsi, dan Kepastian Hukum Inkracht (in kracht van gewijsde) atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) merupakan titik akhir (garis finis) dari proses pencarian keadilan melalui upaya hukum biasa. Dalam perspektif hukum, inkracht bukan sekadar akhir dari persidangan, tetapi merupakan titik temu antara kepastian hukum (legal certainty), keadilan (justice), dan

Analisis Transfer Pricing atas Skema Konsinyasi Dari perspektif analisis transfer pricing, skema konsinyasi antara PT Hijau 1 sebagai consignor dan PT TWO sebagai consignee perlu dianalisis berdasarkan substansi ekonomi (economic substance), analisis fungsi, aset, dan risiko (FAR Analysis), serta prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm’s Length Principle/ALP). Berikut penelaahan yang dapat dijadikan dasar pemberian opini

Perbedaan Motif dan Niat Jahat dalam Hukum Pidana Indonesia Dalam hukum pidana Indonesia, motif dan niat jahat adalah dua konsep yang berbeda, meskipun dalam praktik sering disamakan. Padahal, menurut sistem hukum pidana Indonesia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama maupun KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda.