Artikel

Dissenting Opinion (pendapat berbeda) Dissenting opinion (pendapat berbeda) adalah pendapat hakim anggota majelis yang tidak sependapat dengan pendapat mayoritas hakim dalam suatu putusan. Dalam konteks Pengadilan Pajak, dissenting opinion dapat menjadi sangat penting, terutama apabila perkara menyangkut interpretasi norma perpajakan, kewenangan DJP/Bea Cukai, prosedur penerbitan ketetapan, atau pembatalan STP/STCK. 1. Apa yang dimaksud dissenting opinion? […]

Posita Dan Petitum: Mengapa Isi Tuntutan Harus Sesuai Dengan Dalil Gugatan? 𝗠𝗘𝗟𝗘𝗞 𝗛𝗨𝗞𝗨𝗠 ⚖️ Dalam gugatan perdata, Penggugat tidak cukup hanya menceritakan persoalan yang dialaminya. Penggugat juga harus menjelaskan dasar haknya, perbuatan Tergugat yang dipersoalkan, kerugian yang timbul, dan apa yang diminta kepada pengadilan. Uraian mengenai fakta dan dasar gugatan disebut 𝗽𝗼𝘀𝗶𝘁𝗮, sedangkan tuntutan yang

Apa Arti Perkara A Quo? Pengertian, Fungsi, dan Contohnya dalam Hukum   Istilah “dalam perkara a quo“ merupakan istilah hukum yang berasal dari bahasa Latin dan sangat sering digunakan dalam putusan pengadilan, gugatan, jawaban, memori banding, kasasi, maupun dokumen litigasi lainnya. Pengertian “Perkara A Quo” Secara harfiah: A quo berarti “yang dimaksud“, “yang sedang dibicarakan“,

Inkracht dalam Hukum: Arti, Fungsi, dan Kepastian Hukum Inkracht (in kracht van gewijsde) atau putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT) merupakan titik akhir (garis finis) dari proses pencarian keadilan melalui upaya hukum biasa. Dalam perspektif hukum, inkracht bukan sekadar akhir dari persidangan, tetapi merupakan titik temu antara kepastian hukum (legal certainty), keadilan (justice), dan

Analisis Transfer Pricing atas Skema Konsinyasi Dari perspektif analisis transfer pricing, skema konsinyasi antara PT Hijau 1 sebagai consignor dan PT TWO sebagai consignee perlu dianalisis berdasarkan substansi ekonomi (economic substance), analisis fungsi, aset, dan risiko (FAR Analysis), serta prinsip kewajaran dan kelaziman usaha (Arm’s Length Principle/ALP). Berikut penelaahan yang dapat dijadikan dasar pemberian opini

Perbedaan Motif dan Niat Jahat dalam Hukum Pidana Indonesia Dalam hukum pidana Indonesia, motif dan niat jahat adalah dua konsep yang berbeda, meskipun dalam praktik sering disamakan. Padahal, menurut sistem hukum pidana Indonesia, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang lama maupun KUHP baru (UU Nomor 1 Tahun 2023), keduanya memiliki fungsi hukum yang berbeda.

Posisi Akte Waris secara Hukum Perpajakan dan Hukum Keperdataan terkait dana simpanan di bank yang masih atas nama Almarhum Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, penulisan mengenai dana simpanan di bank atas nama almarhum dalam Akta Keterangan Hak Waris (AKHW) atau Akta Pernyataan Waris pada prinsipnya harus bersifat deklaratif, yaitu menerangkan siapa ahli waris dan apa

Ne Bis In Idem Dalam Hukum Perdata Adalah asas yang menyatakan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Walaupun istilah ne bis in idem lebih sering dikenal dalam hukum pidana, asas ini juga berlaku dalam hukum perdata

Mengupas Tuntas Under Invoicing di Balik Dokumen Transfer Pricing: Strategi Bisnis atau Trik Culas? Pernah dengar istilah under invoicing ? Buat kamu yang berkecimpung di dunia perpajakan, akuntansi, atau bisnis multinasional, istilah ini pasti sudah nggak asing lagi. Di atas kertas, praktik ini sering kali disembunyikan di balik tebalnya dokumen Transfer Pricing (TP Doc). Mari

Transfer Mispricing: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya bagi Perusahaan dan Negara Dalam dunia bisnis internasional Transfer Mispricing bisa saja terjadi, perusahaan multinasional sering melakukan transaksi antar perusahaan yang masih berada dalam satu grup usaha. Transaksi tersebut dapat berupa penjualan barang, pemberian jasa, pembayaran royalti, pinjaman, hingga penggunaan aset tidak berwujud seperti merek dagang atau teknologi.