Artikel

Transfer Pricing – Transfer Mispricing – Underinvoicing Definisi dan perbedaan serta Critical Point -nya Ketiga istilah tersebut sering digunakan dalam konteks transaksi afiliasi dan perdagangan internasional, tetapi memiliki makna, tujuan, dan implikasi hukum yang berbeda. 1. Transfer Pricing Pengertian Transfer Pricing adalah penetapan harga atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi), baik barang, […]

Analisa Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan di Pengadilan Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian lisan pada prinsipnya sah dan mengikat para pihak, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 1. Adanya kesepakatan para pihak. 2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan. 3. Adanya objek tertentu. 4. Adanya

Iktikad Baik Dalam Hukum Perdata Indonesia Dalam hukum perdata Indonesia, iktikad baik (good faith) merupakan salah satu asas fundamental yang digunakan hakim untuk menilai apakah para pihak telah bertindak secara jujur, patut, dan wajar dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pengujian iktikad baik sering menjadi faktor penting dalam penyelesaian sengketa perdata, baik dalam perkara wanprestasi, perbuatan

CORETAX sebagai Sistem Pengawasan Modern: Pengawasan Transaksi, Barang/Jasa, dan Substansi Ekonomi Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System (CTAS) bukan sekadar digitalisasi layanan pajak, tetapi merupakan perubahan paradigma dari administrasi berbasis dokumen (document-based administration) menjadi administrasi berbasis data dan risiko (data-driven tax administration). Dalam konteks pengawasan, Coretax memungkinkan DJP melakukan pengawasan yang jauh lebih mendalam

Tax Defence dalam Ekosistem Pemeriksaan Pajak Indonesia Pasca PMK 15 Tahun 2025 dan Coretax System PMK Nomor 15 Tahun 2025 mengubah paradigma pemeriksaan pajak dari yang sebelumnya relatif “dokumen-driven” menjadi semakin data-driven, risk-based, dan digitalized melalui integrasi dengan sistem Coretax DJP.PMK ini memperkenalkan tipe pemeriksaan lengkap, terfokus, dan spesifik, dengan proses yang lebih terstruktur, jangka

Analisis OECD Transfer Pricing Guidelines Chapter VII: Intra-Group Services Chapter VII dari OECD Transfer Pricing Guidelines merupakan salah satu chapter yang paling sering menjadi dasar koreksi transfer pricing oleh otoritas pajak di seluruh dunia, termasuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pemeriksaan transaksi jasa afiliasi (management fee, technical service fee, regional service fee, IT support, accounting

Pengertian dari tahun tersedianya pembanding menurut pengertian PMK 172 Tahun 2023 Pertanyaan: pengertian dari tahun tersedianya data pembanding apakah sama dengan tahun mulai dicarinya data pembanding menurut pengertian PMK 172 Tahun 2023 ? Jawaban: tahun tersedianya data pembanding” tidak identik dengan “tahun mulai dicarinya data pembanding” dalam konteks PMK 172 Tahun 2023. PMK 172 Tahun

Hukum Pembagian Warisan Apabila salah satu ahli waris menolak pembagian warisan, maka solusi hukumnya berbeda tergantung sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum perdata (non-Muslim), dan hukum adat yang mungkin berlaku. Berikut analisisnya: I. Menurut Hukum Waris Islam Dalam hukum Islam, hak waris timbul secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia. Bagian masing-masing ahli

Pengertian Derden Verzet Derden verzet (dalam konteks hukum acara perdata Indonesia) adalah upaya hukum dari pihak ketiga (derden/yang bukan para pihak dalam perkara) untuk melawan/menyangkal pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya ketika pihak ketiga merasa bahwa hak atau kepentingannya dirugikan karena eksekusi terhadap barang/kekayaan yang sebenarnya bukan milik tergugat (atau tidak seharusnya menjadi objek eksekusi). Intinya: kalau

Putusan NO (Niet Ontvankelijk / tidak dapat diterima) dalam konteks gugatan atas Surat Tagihan Cukai di Pengadilan Negeri (PN), serta langkah-langkah terbaik setelah putusan NO.   1) Pengertian Putusan NO (di perkara gugatan Surat Tagihan Cukai) Putusan NO berarti gugatan Anda tidak diproses sampai pokok sengketa, karena menurut hakim ada cacat formil/prosedural atau masalah syarat