Artikel

Ingkar janji (wanprestasi) dapat “menyeret ke meja hijau” karena perbuatan itu biasanya merupakan pelanggaran prestasi dalam hubungan kontraktual, sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan melalui pengadilan. Berikut analisa hukum dan landasan hukumnya (kerangka umum hukum Indonesia—khususnya konteks perdata/kontrak) dalam delik wanprestasi. Dasar hukum: 1. Pasal 1243 KUHPerdata: ganti rugi […]

Dasar Hukum Pembagian Waris Menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek). (bagian yang umum dipakai untuk waris “ab intestato” tanpa surat wasiat), beserta rumusan pasal-pasalnya dan analisa dampak jika dilanggar. 1) Azas dasar pembagian waris dalam KUH Perdata: ahli waris menurut golongan Dasar hukum: sistem golongan (garis lurus/derajat terdekat) KUH Perdata memakai sistem bahwa ahli waris terutama

Analisa Pasal 667 dan 668 KUH Perdata terkait situasi tetangga/rumah terkurung sehingga ada kewajiban memberi akses jalan (jalan/tenggang) melalui bidang tanah pemilik lain. *Notes*: Dalam analisa pasal 667 & 668, KUH Perdata memakai istilah “jalan/jalan perlu”/hak lewat; praktiknya sering diringkas sebagai “hak lewat karena kepentingan pekarangan yang terkurung”. — 1) Pasal 667 KUH Perdata (inti

Jual Beli Tanah Kena Pajak? Ini Penjelasan PPh dan BPHTB yang Sering Bikin Bingung. Ada seorang klien yang bertanya kepada kami, “Apakah dalam jual beli tanah dan bangunan, pihak penjual dan pembeli akan dikenakan pajak? Jika ya, bagaimana cara perhitungannya dan bagaimana cara menghitungnya?” Baik, akan kami jelaskan! Jual Beli Tanah Kena Pajak? Ini Penjelasan

Dalam analisa “Sita Restitusi” sebagai senjata pamungkas korban dalam kerangka KUHAP 2025 Fokusnya biasanya: apa tujuannya, kapan korban bisa menggunakannya, syarat-syaratnya, objek yang dapat disita, hubungannya dengan pembuktian, serta bagaimana eksekusinya/konsekuensinya. 1) Definisi & tujuan SITA RESTITUSI * Jelaskan bahwa sita restitusi pada prinsipnya ditujukan untuk mengamankan aset agar nantinya dapat dipakai dalam pemenuhan hak

Ketika Surat Kuasa Berubah Menjadi Jerat Pidana By: Rinto DENPASAR, Mei 2026 — Di ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar, sebuah putusan lahir dan segera menimbulkan pertanyaan besar bagi dunia advokat. Dalam Perkara Pidana Nomor 1292/Pid.B/2025/PN Dps, advokat senior Dr. Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Ia dinyatakan bersalah

“Mengapa metode TNMN lebih nyaman dalam konteks bisnis Tol Manufacturing?” Pendekatan Singkat: untuk kasus toll manufacturing, secara umum Cost Plus Method (CPM — Metode Cost Plus) cenderung lebih sesuai dan “lebih aman” daripada TNMM. ⚖️ Kenapa CPM biasanya kurang berisiko untuk toll manufacturing? – Karakter toll manufacturing: pabrikan kontrak hanya melakukan fungsi produksi dengan risiko

Praesumptio Justae Causa Praesumptio Iustae Causa adalah asas dalam Hukum Administrasi Negara(sering dipakai dalam konteks hukum administrasi/pertimbangan pejabat) adalah anggapan bahwa tindakan/keputusan pejabat atau tindakan administrasi dianggap “punya dasar yang sah” (justa causa) sampai ada pembuktian sebaliknya. Intinya: negara/pejabat diasumsikan bertindak berdasarkan alasan yang benar, sementara pihak yang keberatan menanggung beban untuk membuktikan bahwa alasan

Adagium hukum adalah ungkapan/kaidah ringkas yang merangkum prinsip dalam hukum. Dalam sengketa transaksi online, adagium ini membantu kita memahami siapa yang harus membuktikan, bagaimana pembelaan dilakukan, dan aturan mana yang dipakai. Berikut beberapa adagium hukum yang relevan, beserta contoh sehari-hari: Actori Incumbit Probatio Makna: pihak yang menuduh/ menggugat harus membuktikan.Contoh online:* Anda mengajukan komplain bahwa

Analisa Pasal 613 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP : “Dalam Analisa Pasal 613 hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.” 1) Inti norma: prinsip “administratif didahulukan” Pasal ini menetapkan prioritas