Artikel

Bagaimana Perjanjian/Kontrak Kerja Dapat “tidak batal demi hukum” dan “tidak dapat dibatalkan” Menurut kerangka KUHPerdata (khususnya Buku III: Perikatan; bagian tentang syarat sah perjanjian dan pembatalan/perikatan yang cacat). 1) Supaya tidak batal demi hukum (tidak “null/vೋದig” otomatis) KUHPerdata pada prinsipnya menganggap perjanjian sah bila memenuhi syarat sah perjanjian. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akibatnya bisa […]

Mengapa Asas Praduga Tak Bersalah Sering Kandas? Mengapa presumption of innocence (asas praduga tak bersalah) sering “kandas” di tengah riuh label “tersangka” dan “terdakwa”, dilihat dari kacamata hukum pidana dan hukum acara/administratif-kemasyarakatan (yang sering dipengaruhi logika “perdata” seperti reputasi/kerugian), sekaligus analisis pasalnya. 1) Pidana: “praduga tak bersalah” tidak berarti “bebas dari stigma” sejak awal proses

Perbedaan Actus Reus dan Mens Rea dalam KUH Pidana (KUHP) Indonesia. 1) Kerangka dasar: “perbuatan” vs “kesalahan” • Actus Reus = unsur perbuatan/kelakuan yang dilarang (biasanya berupa perbuatan melakukan/ tidak melakukan, dan akibat bila deliknya mensyaratkan akibat).• Mens Rea = unsur sikap batin/pertanggungjawaban psikologis si pelaku (niat, kesengajaan, kealpaan, atau bentuk kesalahan lain yang disyaratkan

Analisa siapakah yang bertanggung jawab apabila kehilangan karcis parkir secara UU Perlindungan konsumen dan UU KUH Perdata.   Apakah konsumen atau apakah pengelola parkir ? A. Konsep hukum: “konsumen tetap berutang tarif, tapi pengenaan denda tanpa dasar berisiko pada pengelola” Secara umum: 1. Konsumen umumnya tetap wajib membayar biaya parkir atas kendaraan yang memang diparkir.

KUH Perdata: Perbedaan Bezit dan Eigendom Dalam konteks KUH Perdata (BW), perbedaan istilah “bezet / bezit” dan “eigendom” penting terutama saat terjadi salah transfer (mis. salah kirim / salah pemindahan hak atas benda) di era digital. Intinya: bezet = penguasaan/posisi faktual, sedangkan eigendom = hak milik (hak hukum). 1) Bezit (bezit = penguasaan faktual) Posisi

Asas itikad baik dalam KUH Perdata Pada pokoknya berarti para pihak harus berperilaku jujur, patut, dan tidak menyalahgunakan hak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian. Berikut “pasal-pasal” KUH Perdata yang paling relevan (dan bagaimana maknanya): 1) Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata — kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik • Bunyi intinya: Perjanjian harus dilaksanakan dengan

Ingkar janji (wanprestasi) dapat “menyeret ke meja hijau” karena perbuatan itu biasanya merupakan pelanggaran prestasi dalam hubungan kontraktual, sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan melalui pengadilan. Berikut analisa hukum dan landasan hukumnya (kerangka umum hukum Indonesia—khususnya konteks perdata/kontrak) dalam delik wanprestasi. Dasar hukum: 1. Pasal 1243 KUHPerdata: ganti rugi

Dasar Hukum Pembagian Waris Menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek). (bagian yang umum dipakai untuk waris “ab intestato” tanpa surat wasiat), beserta rumusan pasal-pasalnya dan analisa dampak jika dilanggar. 1) Azas dasar pembagian waris dalam KUH Perdata: ahli waris menurut golongan Dasar hukum: sistem golongan (garis lurus/derajat terdekat) KUH Perdata memakai sistem bahwa ahli waris terutama

Analisa Pasal 667 dan 668 KUH Perdata terkait situasi tetangga/rumah terkurung sehingga ada kewajiban memberi akses jalan (jalan/tenggang) melalui bidang tanah pemilik lain. *Notes*: Dalam analisa pasal 667 & 668, KUH Perdata memakai istilah “jalan/jalan perlu”/hak lewat; praktiknya sering diringkas sebagai “hak lewat karena kepentingan pekarangan yang terkurung”. — 1) Pasal 667 KUH Perdata (inti

Jual Beli Tanah Kena Pajak? Ini Penjelasan PPh dan BPHTB yang Sering Bikin Bingung. Ada seorang klien yang bertanya kepada kami, “Apakah dalam jual beli tanah dan bangunan, pihak penjual dan pembeli akan dikenakan pajak? Jika ya, bagaimana cara perhitungannya dan bagaimana cara menghitungnya?” Baik, akan kami jelaskan! Jual Beli Tanah Kena Pajak? Ini Penjelasan