Artikel

Dalam analisa “Sita Restitusi” sebagai senjata pamungkas korban dalam kerangka KUHAP 2025 Fokusnya biasanya: apa tujuannya, kapan korban bisa menggunakannya, syarat-syaratnya, objek yang dapat disita, hubungannya dengan pembuktian, serta bagaimana eksekusinya/konsekuensinya. 1) Definisi & tujuan SITA RESTITUSI * Jelaskan bahwa sita restitusi pada prinsipnya ditujukan untuk mengamankan aset agar nantinya dapat dipakai dalam pemenuhan hak […]

Ketika Surat Kuasa Berubah Menjadi Jerat Pidana By: Rinto DENPASAR, Mei 2026 — Di ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar, sebuah putusan lahir dan segera menimbulkan pertanyaan besar bagi dunia advokat. Dalam Perkara Pidana Nomor 1292/Pid.B/2025/PN Dps, advokat senior Dr. Togar Situmorang, S.H., M.H., M.A.P. dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun 6 bulan. Ia dinyatakan bersalah

“Mengapa metode TNMN lebih nyaman dalam konteks bisnis Tol Manufacturing?” Pendekatan Singkat: untuk kasus toll manufacturing, secara umum Cost Plus Method (CPM — Metode Cost Plus) cenderung lebih sesuai dan “lebih aman” daripada TNMM. ⚖️ Kenapa CPM biasanya kurang berisiko untuk toll manufacturing? – Karakter toll manufacturing: pabrikan kontrak hanya melakukan fungsi produksi dengan risiko

Praesumptio Justae Causa Praesumptio Iustae Causa adalah asas dalam Hukum Administrasi Negara(sering dipakai dalam konteks hukum administrasi/pertimbangan pejabat) adalah anggapan bahwa tindakan/keputusan pejabat atau tindakan administrasi dianggap “punya dasar yang sah” (justa causa) sampai ada pembuktian sebaliknya. Intinya: negara/pejabat diasumsikan bertindak berdasarkan alasan yang benar, sementara pihak yang keberatan menanggung beban untuk membuktikan bahwa alasan

Adagium hukum adalah ungkapan/kaidah ringkas yang merangkum prinsip dalam hukum. Dalam sengketa transaksi online, adagium ini membantu kita memahami siapa yang harus membuktikan, bagaimana pembelaan dilakukan, dan aturan mana yang dipakai. Berikut beberapa adagium hukum yang relevan, beserta contoh sehari-hari: Actori Incumbit Probatio Makna: pihak yang menuduh/ menggugat harus membuktikan.Contoh online:* Anda mengajukan komplain bahwa

Analisa Pasal 613 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP : “Dalam Analisa Pasal 613 hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.” 1) Inti norma: prinsip “administratif didahulukan” Pasal ini menetapkan prioritas

Analisa Hukum Pembuktian Menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek/BW) Dalam Konteks Perkara Perdata. Catatan penting: Aturan pembuktian yang paling “teknis” dan lengkap umumnya ada di HIR/RBg atau Hukum Acara Perdata (bukan KUH Perdata). Namun, KUH Perdata tetap relevan karena mengatur jenis alat bukti perdata, kekuatan pembuktian, beban pembuktian secara konsep, dan khususnya kekuatan akta. 1) Fungsi