Analisa Pasal 613 ayat (3) UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP :

“Dalam Analisa Pasal 613 hal Undang-Undang di luar Undang-Undang ini merupakan Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana, upaya pembinaan dan penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya harus didahulukan penerapannya daripada penerapan sanksi pidana.”

1) Inti norma: prinsip “administratif didahulukan”

Pasal ini menetapkan prioritas penanganan ketika suatu pelanggaran diatur dalam UU sektoral/di luar KUHP yang karakternya administratif, tetapi tetap “berujung pidana” (artinya: pelanggaran administratif itu juga diberi sanksi pidana dalam UU administratif tersebut).

Karena itu, struktur respons negara yang diperintahkan oleh ayat (3) adalah:

1. Pembinaan (tindakan pencegahan/penyuluhan/perbaikan kepatuhan),
2. Penerapan sanksi administratif atau sanksi lainnya (reaksi administrasi: teguran, denda administratif, pencabutan/pembekuan, penghentian kegiatan, dsb—tergantung UU sektoralnya),
3. Pidana hanya menjadi opsi setelahnya (subsidiaritas/ultimum remedium pada aspek administratif).

2) “Harus didahulukan” = sifat imperatif

Kata “harus” menunjukkan ini bukan sekadar anjuran. Secara konseptual, ini membentuk standar bahwa penerapan pidana:

* tidak boleh langsung dilakukan tanpa tahapan pembinaan dan/atau sanksi administratif,
* harus bisa dipertanggungjawabkan bahwa jalur administratif sudah ditempuh atau tidak efektif/tidak memadai (meski ayat ini tidak merinci “kapan tepatnya pidana boleh diambil”, yang jelas urutannya ditetapkan).

Implikasi praktisnya: penegak hukum (dan/atau penegak administratif) perlu membuktikan adanya upaya pembinaan dan/atau penerapan sanksi nonpidana sebelum melangkah ke pidana.

3) Makna frasa “Undang-Undang administratif yang bersanksi pidana”

Ayat ini menargetkan situasi khusus: UU sektoral yang pada permukaannya “administratif”, tetapi tetap menyediakan sanksi pidana sebagai konsekuensi.

Jadi fokusnya bukan pada “apakah perbuatannya pidana”, melainkan pada karakter penegakan:

* pelanggaran administratif dengan pintu pidana → pidana adalah langkah akhir.

4) Hubungan dengan asas pemidanaan: ultimum remedium (subsidiaritas)

Walau Pasal 613 ayat (3) spesifik mengatur prosedur/urutan, secara asas ia sejalan dengan gagasan:

* pidana sebagai upaya terakhir,
* negara lebih dulu menggunakan instrumen yang lebih cepat, tepat sasaran, dan memulihkan kepatuhan administratif.

Ini juga memberi ruang bagi pendekatan korektif (compliance & restoration) dibanding punitif (punishment) sejak awal.

5) Dampak pada proses penegakan (praktik)

Secara umum, ayat ini akan mendorong:

* Tahap pembinaan lebih formal: bukan sekadar “pengingat”, tetapi tindakan pembinaan yang memang diarahkan untuk pemenuhan kewajiban.
* Sanksi administratif menjadi prasyarat praktis: misalnya sebelum penuntutan pidana, otoritas terkait sudah menjatuhkan/menempuh sanksi administratif sesuai rezimnya.
* Koordinasi aparat: karena rezim administratif biasanya dijalankan oleh pejabat/instansi sektor, sedangkan pidana dijalankan oleh aparat penegak hukum pidana. Ayat ini secara tidak langsung menuntut koordinasi agar urutan ditaati.

6) Potensi isu hukum (yang biasanya muncul dalam penerapan)

Beberapa titik rawan yang biasanya diperdebatkan dalam praktik:

1. Apa yang dihitung “pembinaan” dan “sanksi lainnya”?
   Harus merujuk pada kewenangan dan instrumen yang tersedia dalam UU sektoral tersebut.
2. Kapan pidana boleh diambil?
   Ayat ini menekankan “didahulukan”, tetapi tidak memberi parameter tegas seperti “setelah berapa kali” atau “jika telah gagal”. Dalam praktik, standar biasanya dibangun dari kebutuhan kepatuhan dan efektivitas langkah administratif.
3. Pembuktian urutan
   Jika tidak ada jejak penerapan sanksi administratif/pembinaan, penerapan pidana berpotensi dipersoalkan karena melanggar urutan yang diperintahkan norma.

7) Kesimpulan analitis

Pasal 613 ayat (3) adalah norma subsidier administratif terhadap pidana untuk pelanggaran dalam UU administratif yang sekaligus menyediakan ancaman pidana. Negara wajib memulai dari:

* pembinaan,
* sanksi administratif / sanksi lain, baru kemudian pidana bila diperlukan.