Delik Aduan Menurut KUHP (UU No. 1 Tahun 2023). 1) Pengertian delik aduan Delik aduan adalah tindak pidana yang penuntutannya baru bisa diproses jika ada “aduan” terlebih dahulu dari pihak yang berhak (umumnya korban atau pihak tertentu yang ditentukan undang-undang). Tanpa aduan, perkara tidak dapat diproses (atau minimal tidak dapat dilanjutkan ke tahap penuntutan), meskipun […]
Delik Aduan Menurut KUHP (UU No. 1 Tahun 2023) Read More »
Banyak pertanyaan untuk perusahaan yang masuk kategori Yayasan … bagaimana mengisinya ? Karena kalau mengisi apa adanya … akan timbul Kurang Bayar atau Lebih Bayar… sejatinya yayasan Nirlaba … Laba (Rugi) Fiskal perlakuan dalam SPT diperlakukan sama dengan SPT Final. jawaban : Lampiran L1C : 1. atas uang masuk ke rekening yg bersumber dari iuran
Analisa di dalam Coretax, Siapa tau ada yang belum tau. Read More »
Bagaimana Hukum (dalam konteks KUHP) Berupaya Memberi Rasa Keadilan dan Rasa Nyaman Bagi Warga Negara. Catatan: KUHP (sebagai hukum pidana) pada dasarnya bekerja lewat “pembatasan kekuasaan negara” dan “pemberian kepastian” agar proses penegakan hukum tidak sewenang-wenang. 1) Keadilan lewat asas legalitas (kepastian: “tidak ada pidana tanpa aturan”) Salah satu fondasi rasa adil adalah prinsip bahwa
Pengertian Delik Aduan Menurut KUHP (UU No. 1 Tahun 2023). Pengertian delik aduan Delik aduan adalah tindak pidana yang untuk dapat diproses/dituntut mensyaratkan adanya “pengaduan” (complaint/klacht) dari pihak yang ditentukan oleh undang-undang, biasanya pihak yang dirugikan/korban atau pihak tertentu yang memiliki hak untuk mengadukan. Artinya, meskipun perbuatannya memenuhi unsur tindak pidana, penegakan/penuntutan untuk delik tersebut
Pengertian Delik Aduan Menurut KUHP (UU No. 1 Tahun 2023). Read More »
Analisis Pemilihan Perkara Sesuai Pasal 5 Ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 menyatakan advokat berhak menolak perkara kecuali untuk perkara pidana pada tingkat pertama. Berikut analisisnya: Kewenangan Menolak Perkara ⚖️ Advokat dapat menolak perkara sipil, perdata, dan pidana tingkat banding/kasasi, asalkan memiliki alasan yang jelas dan tidak melanggar prinsip etika.
Analisis Pemilihan Perkara Sesuai Pasal 5 Ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 Read More »
Analisa komprehensif tentang penyesuaian PPN sebagai dampak ketidakwajaran transaksi afiliasi sesuai PMK 172 Tahun 2023: PMK 172 Tahun 2023 memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan penyesuaian harga jual atau penggantian dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagai dasar penghitungan PPN, berlaku sejak 29 Desember 2023. Penilaian harga jual atau penggantian dengan harga
Paradigma Baru dalam pemberian Advis, Bantuan dan Taktik Strategi Advokasi Hukum, berdasarkan KUHP dan KUHAP Baru Pemberlakuan UU No. 1 Tahun 2023 (KUHP Nasional) membawa pergeseran paradigma hukum dari keadilan retributif (pembalasan) menuju keadilan korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Bagi Penasihat Hukum (PH), ini bukan sekadar pergantian pasal, melainkan perubahan peta strategi pembelaan. Berikut adalah analisis
