Joko Prastyo

Pengertian Derden Verzet Derden verzet (dalam konteks hukum acara perdata Indonesia) adalah upaya hukum dari pihak ketiga (derden/yang bukan para pihak dalam perkara) untuk melawan/menyangkal pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya ketika pihak ketiga merasa bahwa hak atau kepentingannya dirugikan karena eksekusi terhadap barang/kekayaan yang sebenarnya bukan milik tergugat (atau tidak seharusnya menjadi objek eksekusi). Intinya: kalau […]

Putusan NO (Niet Ontvankelijk / tidak dapat diterima) dalam konteks gugatan atas Surat Tagihan Cukai di Pengadilan Negeri (PN), serta langkah-langkah terbaik setelah putusan NO.   1) Pengertian Putusan NO (di perkara gugatan Surat Tagihan Cukai) Putusan NO berarti gugatan Anda tidak diproses sampai pokok sengketa, karena menurut hakim ada cacat formil/prosedural atau masalah syarat

Mengapa Akta Van Dading (akta perdamaian/“dading”) sangat ditakuti dalam perkara perdata serta cara membaca “pasal-pasalnya” (bagian-bagian ketentuan) secara praktis.   1) Mengapa akta Van Dading “ditakuti” dalam perkara perdata? Intinya: akta Van Dading biasanya membuat sengketa “terkunci” sehingga para pihak akan sulit mengulang tuntutan yang sama, dan bila salah satu ingkar, pihak lain punya jalur

Corporate Valuation (penilaian perusahaan) dan kaitannya dengan aturan KUH Perdata Corporate Valuation secara “pasal-per-pasal” (dengan catatan: KUH Perdata pada dasarnya tidak mengatur metode valuation; aturan pasal yang relevan biasanya muncul pada konteks kontrak/akibat hukum penilaian, seperti wanprestasi, itikad baik, perbuatan melawan hukum, dan penentuan prestasi). A. Analisa Corporate Valuation (inti konsep) Corporate valuation adalah proses

Bagaimana Perjanjian/Kontrak Kerja Dapat “tidak batal demi hukum” dan “tidak dapat dibatalkan” Menurut kerangka KUHPerdata (khususnya Buku III: Perikatan; bagian tentang syarat sah perjanjian dan pembatalan/perikatan yang cacat). 1) Supaya tidak batal demi hukum (tidak “null/vೋದig” otomatis) KUHPerdata pada prinsipnya menganggap perjanjian sah bila memenuhi syarat sah perjanjian. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akibatnya bisa

Mengapa Asas Praduga Tak Bersalah Sering Kandas? Mengapa presumption of innocence (asas praduga tak bersalah) sering “kandas” di tengah riuh label “tersangka” dan “terdakwa”, dilihat dari kacamata hukum pidana dan hukum acara/administratif-kemasyarakatan (yang sering dipengaruhi logika “perdata” seperti reputasi/kerugian), sekaligus analisis pasalnya. 1) Pidana: “praduga tak bersalah” tidak berarti “bebas dari stigma” sejak awal proses

Analisa siapakah yang bertanggung jawab apabila kehilangan karcis parkir secara UU Perlindungan konsumen dan UU KUH Perdata.   Apakah konsumen atau apakah pengelola parkir ? A. Konsep hukum: “konsumen tetap berutang tarif, tapi pengenaan denda tanpa dasar berisiko pada pengelola” Secara umum: 1. Konsumen umumnya tetap wajib membayar biaya parkir atas kendaraan yang memang diparkir.

Asas itikad baik dalam KUH Perdata Pada pokoknya berarti para pihak harus berperilaku jujur, patut, dan tidak menyalahgunakan hak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian. Berikut “pasal-pasal” KUH Perdata yang paling relevan (dan bagaimana maknanya): 1) Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata — kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik • Bunyi intinya: Perjanjian harus dilaksanakan dengan

Dasar Hukum Pembagian Waris Menurut KUH Perdata (Burgerlijk Wetboek). (bagian yang umum dipakai untuk waris “ab intestato” tanpa surat wasiat), beserta rumusan pasal-pasalnya dan analisa dampak jika dilanggar. 1) Azas dasar pembagian waris dalam KUH Perdata: ahli waris menurut golongan Dasar hukum: sistem golongan (garis lurus/derajat terdekat) KUH Perdata memakai sistem bahwa ahli waris terutama

Analisa Pasal 667 dan 668 KUH Perdata terkait situasi tetangga/rumah terkurung sehingga ada kewajiban memberi akses jalan (jalan/tenggang) melalui bidang tanah pemilik lain. *Notes*: Dalam analisa pasal 667 & 668, KUH Perdata memakai istilah “jalan/jalan perlu”/hak lewat; praktiknya sering diringkas sebagai “hak lewat karena kepentingan pekarangan yang terkurung”. — 1) Pasal 667 KUH Perdata (inti