Asas itikad baik dalam KUH Perdata

Pada pokoknya berarti para pihak harus berperilaku jujur, patut, dan tidak menyalahgunakan hak dalam membuat maupun melaksanakan perjanjian.

Berikut “pasal-pasal” KUH Perdata yang paling relevan (dan bagaimana maknanya):

1) Pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata — kontrak harus dilaksanakan dengan itikad baik

• Bunyi intinya: Perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.
• Makna: meskipun isi perjanjiannya sudah disepakati, pelaksanaan kontrak tidak boleh “ditafsirkan sempit” atau dipakai untuk mengambil keuntungan secara tidak patut. Hak dan kewajiban dijalankan secara wajar dan jujur.

2) Pasal 1339 KUH Perdata — itikad baik dapat mengisi/menentukan isi perjanjian

• Bunyi intinya: perjanjian tidak hanya mengikat apa yang tertulis, tetapi juga apa yang oleh undang-undang, kebiasaan, dan kepatutan seharusnya dianggap termasuk.
• Makna: “itikad baik” berperan sebagai rambu kepatutan/wajar dalam menafsirkan apa yang “seharusnya” dilakukan para pihak, walau tidak tegas disebutkan dalam teks kontrak.

3) Pasal 1347 KUH Perdata — itikad baik relevan untuk penafsiran/pengertian istilah

• Pasal ini mengatur kaidah penafsiran dalam hubungan pelaksanaan/penegakan perjanjian (terutama bila ada ketidakjelasan).
• Makna: ketika ada bagian yang kurang jelas, prinsip kepatutan/itikad baik membantu menentukan interpretasi yang adil.

4) Pasal 1335–1337 KUH Perdata (konteks “kejujuran” dalam tahapan pembentukan perjanjian)

• Walau bukan kalimat “itikad baik” secara langsung, pasal-pasal ini berhubungan dengan pembentukan perjanjian dan faktor seperti kemampuan bertindak, kesepakatan yang sah, serta cacat kehendak.
• Makna: prinsip kejujuran dan perlindungan kehendak yang benar secara sistem mendukung gagasan “itikad baik” sejak tahap pembentukan kontrak.

—

Ringkasan sederhana

• 1338(3): kewajiban melaksanakan perjanjian dengan itikad baik.
• 1339: itikad/kepatutan dapat mengisi dan menafsirkan isi perjanjian di luar yang tertulis.