Iktikad Baik Dalam Hukum Perdata Indonesia
Dalam hukum perdata Indonesia, iktikad baik (good faith) merupakan salah satu asas fundamental yang digunakan hakim untuk menilai apakah para pihak telah bertindak secara jujur, patut, dan wajar dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pengujian iktikad baik sering menjadi faktor penting dalam penyelesaian sengketa perdata, baik dalam perkara wanprestasi, perbuatan melawan hukum, sengketa pertanahan, maupun sengketa kontrak.
Dasar Hukum Iktikad Baik dalam KUHPerdata
1. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata
> “Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan iktikad baik.”
Pasal ini merupakan dasar utama asas iktikad baik dalam hukum perjanjian.
Maknanya:
* Para pihak tidak cukup hanya melaksanakan isi kontrak secara harfiah.
* Pelaksanaan kontrak harus memperhatikan kepatutan, keadilan, dan kewajaran.
* Hakim dapat menilai perilaku para pihak selama pelaksanaan perjanjian.
2. Pasal 1339 KUHPerdata
> “Persetujuan tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan di dalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat persetujuan diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan, atau undang-undang.”
Pasal ini memperluas ruang lingkup iktikad baik.
Artinya:
* Walaupun suatu kewajiban tidak tertulis dalam kontrak, tetapi apabila menurut kepatutan seharusnya dilakukan, maka kewajiban tersebut tetap mengikat.
3. Pasal 1347 KUHPerdata
> “Hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan ke dalam perjanjian.”
Pasal ini menegaskan bahwa iktikad baik juga dinilai berdasarkan kebiasaan yang berlaku dalam dunia usaha atau hubungan hukum tertentu.
—
Bentuk Pengujian Iktikad Baik dalam Sengketa Perdata
Secara praktik, hakim biasanya menguji iktikad baik melalui beberapa indikator.
A. Iktikad Baik Subjektif
Menilai keadaan batin seseorang.
Pertanyaan yang diuji:
* Apakah pihak tersebut mengetahui bahwa tindakannya melanggar hak orang lain?
* Apakah ia memperoleh hak secara jujur?
* Apakah ia mengetahui adanya cacat hukum?
Contoh:
Seseorang membeli tanah yang ternyata sedang disengketakan.
Apabila pembeli:
* memeriksa sertifikat;
* melakukan pengecekan ke BPN;
* tidak mengetahui adanya sengketa;
maka pembeli dapat dianggap beriktikad baik.
Sebaliknya apabila sejak awal mengetahui tanah tersebut sedang disengketakan namun tetap membeli, maka terdapat iktikad buruk.
—
B. Iktikad Baik Objektif
Menilai perilaku lahiriah seseorang.
Pertanyaan yang diuji:
* Apakah tindakan tersebut patut?
* Apakah tindakan tersebut wajar?
* Apakah terdapat unsur penyalahgunaan hak?
Contoh:
Debitur mengalami kesulitan keuangan.
Apabila debitur:
* tetap berkomunikasi dengan kreditur;
* menawarkan restrukturisasi;
* melakukan pembayaran sebagian;
maka terdapat indikasi iktikad baik.
Sebaliknya apabila:
* menghilang;
* mengalihkan aset;
* menghindari komunikasi;
maka terdapat indikasi iktikad buruk.
—
Analisis Iktikad Baik dalam Penyelesaian Objek Sengketa
Dalam praktik litigasi, iktikad baik dapat diuji melalui:
1. Upaya Penyelesaian Sebelum Gugatan
Hakim dapat mempertimbangkan:
* apakah para pihak pernah melakukan negosiasi;
* mediasi;
* somasi;
* musyawarah.
Pihak yang langsung menggugat tanpa upaya penyelesaian sering kali dianggap kurang menunjukkan iktikad baik, meskipun tidak selalu menghilangkan hak gugat.
—
2. Kepatuhan Terhadap Somasi
Pasal 1238 KUHPerdata:
> Debitur dianggap lalai setelah dinyatakan lalai melalui surat perintah atau akta sejenis.
Indikator iktikad baik:
* menjawab somasi;
* menawarkan penyelesaian;
* mengakui sebagian kewajiban.
Indikator iktikad buruk:
* mengabaikan seluruh somasi;
* menghindari komunikasi.
—
3. Perilaku Selama Proses Persidangan
Hakim dapat menilai:
* kejujuran para pihak;
* keterbukaan bukti;
* tidak menyembunyikan dokumen;
* tidak memberikan keterangan palsu.
Penyembunyian bukti sering dianggap sebagai bentuk iktikad buruk.
—
4. Penyalahgunaan Hak (Abuse of Rights)
Walaupun seseorang mempunyai hak secara formal, penggunaan hak tersebut tidak boleh bertentangan dengan kepatutan.
Contoh:
Pemegang saham mayoritas menggunakan hak suara semata-mata untuk merugikan pemegang saham minoritas.
Secara formal mungkin sah, tetapi secara substansi dapat dianggap bertentangan dengan iktikad baik.
—
Kaitan dengan Perbuatan Melawan Hukum (PMH)
Pasal 1365 KUHPerdata
> “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk mengganti kerugian tersebut.”
Dalam perkembangan yurisprudensi, unsur “melanggar hukum” tidak hanya berarti melanggar undang-undang, tetapi juga:
* melanggar kepatutan;
* melanggar kesusilaan;
* bertentangan dengan iktikad baik.
Dengan demikian, tindakan yang dilakukan secara tidak jujur atau tidak patut dapat dikualifikasikan sebagai PMH.
—
Parameter Praktis Menguji Iktikad Baik
Dalam suatu sengketa perdata, iktikad baik dapat diuji melalui 5 pertanyaan utama:
1. Apakah pihak tersebut bertindak jujur sejak awal hubungan hukum?
2. Apakah ia mengungkapkan fakta yang sebenarnya?
3. Apakah ia berupaya menyelesaikan sengketa secara wajar?
4. Apakah ia menghindari tindakan yang merugikan pihak lain?
5. Apakah perilakunya sesuai kepatutan dan kebiasaan yang berlaku?
Jika sebagian besar jawabannya “ya”, maka terdapat indikasi kuat adanya iktikad baik.
—
Kesimpulan Hukum
Secara normatif, pengujian iktikad baik dalam penyelesaian objek sengketa perdata bertumpu pada:
* Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata (pelaksanaan perjanjian dengan iktikad baik);
* Pasal 1339 KUHPerdata (kepatutan, kebiasaan, dan undang-undang);
* Pasal 1347 KUHPerdata (kebiasaan yang dianggap melekat dalam perjanjian);
* Pasal 1238 KUHPerdata (somasi sebagai indikator kepatuhan);
* Pasal 1365 KUHPerdata (PMH yang bertentangan dengan kepatutan dan iktikad baik).
Dalam praktik peradilan, hakim tidak hanya menilai **legalitas formal**, tetapi juga **moralitas hukum dan kepatutan perilaku para pihak**. Oleh karena itu, pihak yang dapat menunjukkan upaya negosiasi, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap somasi, dan kesediaan menyelesaikan sengketa secara adil umumnya akan lebih mudah dibuktikan sebagai pihak yang beriktikad baik di hadapan pengadilan.
