Cosmas Budiyantoro

Posisi Akte Waris secara Hukum Perpajakan dan Hukum Keperdataan terkait dana simpanan di bank yang masih atas nama Almarhum Dalam praktik kenotariatan di Indonesia, penulisan mengenai dana simpanan di bank atas nama almarhum dalam Akta Keterangan Hak Waris (AKHW) atau Akta Pernyataan Waris pada prinsipnya harus bersifat deklaratif, yaitu menerangkan siapa ahli waris dan apa

Ne Bis In Idem Dalam Hukum Perdata Adalah asas yang menyatakan bahwa suatu perkara yang sama tidak boleh diperiksa dan diputus untuk kedua kalinya apabila telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde). Walaupun istilah ne bis in idem lebih sering dikenal dalam hukum pidana, asas ini juga berlaku dalam hukum perdata

Mengupas Tuntas Under Invoicing di Balik Dokumen Transfer Pricing: Strategi Bisnis atau Trik Culas? Pernah dengar istilah under invoicing ? Buat kamu yang berkecimpung di dunia perpajakan, akuntansi, atau bisnis multinasional, istilah ini pasti sudah nggak asing lagi. Di atas kertas, praktik ini sering kali disembunyikan di balik tebalnya dokumen Transfer Pricing (TP Doc). Mari

Transfer Mispricing: Pengertian, Cara Kerja, dan Dampaknya bagi Perusahaan dan Negara Dalam dunia bisnis internasional Transfer Mispricing bisa saja terjadi, perusahaan multinasional sering melakukan transaksi antar perusahaan yang masih berada dalam satu grup usaha. Transaksi tersebut dapat berupa penjualan barang, pemberian jasa, pembayaran royalti, pinjaman, hingga penggunaan aset tidak berwujud seperti merek dagang atau teknologi.

Transfer Pricing – Transfer Mispricing – Underinvoicing Definisi dan perbedaan serta Critical Point -nya Ketiga istilah tersebut sering digunakan dalam konteks transaksi afiliasi dan perdagangan internasional, tetapi memiliki makna, tujuan, dan implikasi hukum yang berbeda. 1. Transfer Pricing Pengertian Transfer Pricing adalah penetapan harga atas transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa (afiliasi), baik barang,

Analisa Kekuatan Hukum Perjanjian Lisan di Pengadilan Dalam hukum perdata Indonesia, perjanjian lisan pada prinsipnya sah dan mengikat para pihak, sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu: 1. Adanya kesepakatan para pihak. 2. Kecakapan para pihak untuk membuat perikatan. 3. Adanya objek tertentu. 4. Adanya

Iktikad Baik Dalam Hukum Perdata Indonesia Dalam hukum perdata Indonesia, iktikad baik (good faith) merupakan salah satu asas fundamental yang digunakan hakim untuk menilai apakah para pihak telah bertindak secara jujur, patut, dan wajar dalam menjalankan hak dan kewajibannya. Pengujian iktikad baik sering menjadi faktor penting dalam penyelesaian sengketa perdata, baik dalam perkara wanprestasi, perbuatan

CORETAX sebagai Sistem Pengawasan Modern: Pengawasan Transaksi, Barang/Jasa, dan Substansi Ekonomi Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System (CTAS) bukan sekadar digitalisasi layanan pajak, tetapi merupakan perubahan paradigma dari administrasi berbasis dokumen (document-based administration) menjadi administrasi berbasis data dan risiko (data-driven tax administration). Dalam konteks pengawasan, Coretax memungkinkan DJP melakukan pengawasan yang jauh lebih mendalam

Tax Defence dalam Ekosistem Pemeriksaan Pajak Indonesia Pasca PMK 15 Tahun 2025 dan Coretax System PMK Nomor 15 Tahun 2025 mengubah paradigma pemeriksaan pajak dari yang sebelumnya relatif “dokumen-driven” menjadi semakin data-driven, risk-based, dan digitalized melalui integrasi dengan sistem Coretax DJP.PMK ini memperkenalkan tipe pemeriksaan lengkap, terfokus, dan spesifik, dengan proses yang lebih terstruktur, jangka

Analisis OECD Transfer Pricing Guidelines Chapter VII: Intra-Group Services Chapter VII dari OECD Transfer Pricing Guidelines merupakan salah satu chapter yang paling sering menjadi dasar koreksi transfer pricing oleh otoritas pajak di seluruh dunia, termasuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pemeriksaan transaksi jasa afiliasi (management fee, technical service fee, regional service fee, IT support, accounting