Cosmas Budiyantoro

CORETAX sebagai Sistem Pengawasan Modern: Pengawasan Transaksi, Barang/Jasa, dan Substansi Ekonomi Transformasi administrasi perpajakan melalui Coretax Administration System (CTAS) bukan sekadar digitalisasi layanan pajak, tetapi merupakan perubahan paradigma dari administrasi berbasis dokumen (document-based administration) menjadi administrasi berbasis data dan risiko (data-driven tax administration). Dalam konteks pengawasan, Coretax memungkinkan DJP melakukan pengawasan yang jauh lebih mendalam […]

Tax Defence dalam Ekosistem Pemeriksaan Pajak Indonesia Pasca PMK 15 Tahun 2025 dan Coretax System PMK Nomor 15 Tahun 2025 mengubah paradigma pemeriksaan pajak dari yang sebelumnya relatif “dokumen-driven” menjadi semakin data-driven, risk-based, dan digitalized melalui integrasi dengan sistem Coretax DJP.PMK ini memperkenalkan tipe pemeriksaan lengkap, terfokus, dan spesifik, dengan proses yang lebih terstruktur, jangka

Analisis OECD Transfer Pricing Guidelines Chapter VII: Intra-Group Services Chapter VII dari OECD Transfer Pricing Guidelines merupakan salah satu chapter yang paling sering menjadi dasar koreksi transfer pricing oleh otoritas pajak di seluruh dunia, termasuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam pemeriksaan transaksi jasa afiliasi (management fee, technical service fee, regional service fee, IT support, accounting

Pengertian dari tahun tersedianya pembanding menurut pengertian PMK 172 Tahun 2023 Pertanyaan: pengertian dari tahun tersedianya data pembanding apakah sama dengan tahun mulai dicarinya data pembanding menurut pengertian PMK 172 Tahun 2023 ? Jawaban: tahun tersedianya data pembanding” tidak identik dengan “tahun mulai dicarinya data pembanding” dalam konteks PMK 172 Tahun 2023. PMK 172 Tahun

Hukum Pembagian Warisan Apabila salah satu ahli waris menolak pembagian warisan, maka solusi hukumnya berbeda tergantung sistem hukum yang berlaku, yaitu hukum waris Islam, hukum perdata (non-Muslim), dan hukum adat yang mungkin berlaku. Berikut analisisnya: I. Menurut Hukum Waris Islam Dalam hukum Islam, hak waris timbul secara otomatis sejak pewaris meninggal dunia. Bagian masing-masing ahli

Pengertian Derden Verzet Derden verzet (dalam konteks hukum acara perdata Indonesia) adalah upaya hukum dari pihak ketiga (derden/yang bukan para pihak dalam perkara) untuk melawan/menyangkal pelaksanaan putusan pengadilan, khususnya ketika pihak ketiga merasa bahwa hak atau kepentingannya dirugikan karena eksekusi terhadap barang/kekayaan yang sebenarnya bukan milik tergugat (atau tidak seharusnya menjadi objek eksekusi). Intinya: kalau

Putusan NO (Niet Ontvankelijk / tidak dapat diterima) dalam konteks gugatan atas Surat Tagihan Cukai di Pengadilan Negeri (PN), serta langkah-langkah terbaik setelah putusan NO.   1) Pengertian Putusan NO (di perkara gugatan Surat Tagihan Cukai) Putusan NO berarti gugatan Anda tidak diproses sampai pokok sengketa, karena menurut hakim ada cacat formil/prosedural atau masalah syarat

Mengapa Akta Van Dading (akta perdamaian/“dading”) sangat ditakuti dalam perkara perdata serta cara membaca “pasal-pasalnya” (bagian-bagian ketentuan) secara praktis.   1) Mengapa akta Van Dading “ditakuti” dalam perkara perdata? Intinya: akta Van Dading biasanya membuat sengketa “terkunci” sehingga para pihak akan sulit mengulang tuntutan yang sama, dan bila salah satu ingkar, pihak lain punya jalur

Corporate Valuation (penilaian perusahaan) dan kaitannya dengan aturan KUH Perdata Corporate Valuation secara “pasal-per-pasal” (dengan catatan: KUH Perdata pada dasarnya tidak mengatur metode valuation; aturan pasal yang relevan biasanya muncul pada konteks kontrak/akibat hukum penilaian, seperti wanprestasi, itikad baik, perbuatan melawan hukum, dan penentuan prestasi). A. Analisa Corporate Valuation (inti konsep) Corporate valuation adalah proses

Bagaimana Perjanjian/Kontrak Kerja Dapat “tidak batal demi hukum” dan “tidak dapat dibatalkan” Menurut kerangka KUHPerdata (khususnya Buku III: Perikatan; bagian tentang syarat sah perjanjian dan pembatalan/perikatan yang cacat). 1) Supaya tidak batal demi hukum (tidak “null/vೋದig” otomatis) KUHPerdata pada prinsipnya menganggap perjanjian sah bila memenuhi syarat sah perjanjian. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akibatnya bisa