Cosmas Budiyantoro

Mengapa Akta Van Dading (akta perdamaian/“dading”) sangat ditakuti dalam perkara perdata serta cara membaca “pasal-pasalnya” (bagian-bagian ketentuan) secara praktis.   1) Mengapa akta Van Dading “ditakuti” dalam perkara perdata? Intinya: akta Van Dading biasanya membuat sengketa “terkunci” sehingga para pihak akan sulit mengulang tuntutan yang sama, dan bila salah satu ingkar, pihak lain punya jalur […]

Corporate Valuation (penilaian perusahaan) dan kaitannya dengan aturan KUH Perdata Corporate Valuation secara “pasal-per-pasal” (dengan catatan: KUH Perdata pada dasarnya tidak mengatur metode valuation; aturan pasal yang relevan biasanya muncul pada konteks kontrak/akibat hukum penilaian, seperti wanprestasi, itikad baik, perbuatan melawan hukum, dan penentuan prestasi). A. Analisa Corporate Valuation (inti konsep) Corporate valuation adalah proses

Bagaimana Perjanjian/Kontrak Kerja Dapat “tidak batal demi hukum” dan “tidak dapat dibatalkan” Menurut kerangka KUHPerdata (khususnya Buku III: Perikatan; bagian tentang syarat sah perjanjian dan pembatalan/perikatan yang cacat). 1) Supaya tidak batal demi hukum (tidak “null/vೋದig” otomatis) KUHPerdata pada prinsipnya menganggap perjanjian sah bila memenuhi syarat sah perjanjian. Kalau syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akibatnya bisa

Mengapa Asas Praduga Tak Bersalah Sering Kandas? Mengapa presumption of innocence (asas praduga tak bersalah) sering “kandas” di tengah riuh label “tersangka” dan “terdakwa”, dilihat dari kacamata hukum pidana dan hukum acara/administratif-kemasyarakatan (yang sering dipengaruhi logika “perdata” seperti reputasi/kerugian), sekaligus analisis pasalnya. 1) Pidana: “praduga tak bersalah” tidak berarti “bebas dari stigma” sejak awal proses

Perbedaan Actus Reus dan Mens Rea dalam KUH Pidana (KUHP) Indonesia. 1) Kerangka dasar: “perbuatan” vs “kesalahan” • Actus Reus = unsur perbuatan/kelakuan yang dilarang (biasanya berupa perbuatan melakukan/ tidak melakukan, dan akibat bila deliknya mensyaratkan akibat).• Mens Rea = unsur sikap batin/pertanggungjawaban psikologis si pelaku (niat, kesengajaan, kealpaan, atau bentuk kesalahan lain yang disyaratkan

Analisa siapakah yang bertanggung jawab apabila kehilangan karcis parkir secara UU Perlindungan konsumen dan UU KUH Perdata.   Apakah konsumen atau apakah pengelola parkir ? A. Konsep hukum: “konsumen tetap berutang tarif, tapi pengenaan denda tanpa dasar berisiko pada pengelola” Secara umum: 1. Konsumen umumnya tetap wajib membayar biaya parkir atas kendaraan yang memang diparkir.

KUH Perdata: Perbedaan Bezit dan Eigendom Dalam konteks KUH Perdata (BW), perbedaan istilah “bezet / bezit” dan “eigendom” penting terutama saat terjadi salah transfer (mis. salah kirim / salah pemindahan hak atas benda) di era digital. Intinya: bezet = penguasaan/posisi faktual, sedangkan eigendom = hak milik (hak hukum). 1) Bezit (bezit = penguasaan faktual) Posisi

Ingkar janji (wanprestasi) dapat “menyeret ke meja hijau” karena perbuatan itu biasanya merupakan pelanggaran prestasi dalam hubungan kontraktual, sehingga pihak yang dirugikan berhak menuntut pemenuhan perjanjian, ganti rugi, atau pembatalan melalui pengadilan. Berikut analisa hukum dan landasan hukumnya (kerangka umum hukum Indonesia—khususnya konteks perdata/kontrak) dalam delik wanprestasi. Dasar hukum: 1. Pasal 1243 KUHPerdata: ganti rugi

Jual Beli Tanah Kena Pajak? Ini Penjelasan PPh dan BPHTB yang Sering Bikin Bingung. Ada seorang klien yang bertanya kepada kami, “Apakah dalam jual beli tanah dan bangunan, pihak penjual dan pembeli akan dikenakan pajak? Jika ya, bagaimana cara perhitungannya dan bagaimana cara menghitungnya?” Baik, akan kami jelaskan! Jual Beli Tanah Kena Pajak? Ini Penjelasan

Dalam analisa “Sita Restitusi” sebagai senjata pamungkas korban dalam kerangka KUHAP 2025 Fokusnya biasanya: apa tujuannya, kapan korban bisa menggunakannya, syarat-syaratnya, objek yang dapat disita, hubungannya dengan pembuktian, serta bagaimana eksekusinya/konsekuensinya. 1) Definisi & tujuan SITA RESTITUSI * Jelaskan bahwa sita restitusi pada prinsipnya ditujukan untuk mengamankan aset agar nantinya dapat dipakai dalam pemenuhan hak