Cosmas Budiyantoro

Analisis Pemilihan Perkara Sesuai Pasal 5 Ayat 1 UU No. 18 Tahun 2003 Pasal 5 ayat 1 menyatakan advokat berhak menolak perkara kecuali untuk perkara pidana pada tingkat pertama. Berikut analisisnya: Kewenangan Menolak Perkara ⚖️ Advokat dapat menolak perkara sipil, perdata, dan pidana tingkat banding/kasasi, asalkan memiliki alasan yang jelas dan tidak melanggar prinsip etika. […]

Analisa komprehensif tentang penyesuaian PPN sebagai dampak ketidakwajaran transaksi afiliasi sesuai PMK 172 Tahun 2023: PMK 172 Tahun 2023 memberikan wewenang kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan penyesuaian harga jual atau penggantian dalam transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa sebagai dasar penghitungan PPN, berlaku sejak 29 Desember 2023. Penilaian harga jual atau penggantian dengan harga