Mengapa Asas Praduga Tak Bersalah Sering Kandas?

Mengapa presumption of innocence (asas praduga tak bersalah) sering “kandas” di tengah riuh label “tersangka” dan “terdakwa”, dilihat dari kacamata hukum pidana dan hukum acara/administratif-kemasyarakatan (yang sering dipengaruhi logika “perdata” seperti reputasi/kerugian), sekaligus analisis pasalnya.

1) Pidana: “praduga tak bersalah” tidak berarti “bebas dari stigma” sejak awal proses

Dalam teori, asas praduga tak bersalah berarti: seseorang dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Di praktik, sejak tahap:

• penyelidikan/penyidikan,
• penetapan tersangka,
• penuntutan,
• persidangan,

masyarakat (dan sering media) membaca status formal itu sebagai “sudah pasti bersalah”.

Sisi hukum pidana: label “tersangka” atau “terdakwa” sebenarnya adalah status prosedural, bukan putusan bersalah. Masalahnya, komunikasi publik mengaburkan batas ini.

a) Titik dasar normatif (pidana/konstitusional)

• KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981): mengatur mekanisme bahwa pemeriksaan tersangka/terdakwa tidak otomatis identik dengan pembuktian bersalah di persidangan.
• Pasal 8 ayat (1) KUHAP menyatakan prinsip “tidak dibenarkan” memaksa atau menempatkan seseorang sebagai bersalah sebelum proses sesuai ketentuan. (Intinya: standar pembuktian ada di persidangan, bukan di tahap label.)
• Pasal 66 KUHAP: memuat hak-hak untuk menjamin tidak terjadi penghukuman tanpa dasar pembuktian di pengadilan, termasuk aspek bantuan/pendampingan untuk memastikan proses yang adil.
• Pasal 197 KUHAP: putusan pengadilan harus memuat pertimbangan; ini penting karena “bersalah” secara hukum baru “mengunci” lewat putusan.

Inti pasalnya: KUHAP “mengunci” pembuktian lewat putusan; stigma publik sejak “label prosedural” tidak seharusnya mengalahkan asas.

b) Tahap “tersangka” sering diperlakukan seperti “terbukti”

Alasan kandasnya presumption of innocence di pidana biasanya karena:

1. Perbedaan fungsi status formal vs putusan tidak dipahami publik.
2. Kebutuhan narasi aparat/penyidik (mis. klarifikasi, konferensi pers) sering memakai bahasa yang prematur sehingga terlihat seperti putusan.
3. Asimetri informasi: korban/publik menerima “angka” (nama, status) lebih cepat daripada proses pembuktian.

2) Pidana: standar pembuktian dan beban pembuktian membuat “label” tampak final

Di perkara pidana, yang menilai bersalah adalah hakim berdasarkan pembuktian. Tetapi, label “tersangka/terdakwa” membuat publik merasa standar pembuktian sudah selesai.

Analisis “pasal kunci” terkait pembuktian

• KUHAP Pasal 183: hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kecuali apabila sekurang-kurangnya dua alat bukti sah dan keyakinan hakim dibentuk dari alat bukti itu.
→ Ini membatasi bahwa “status tersangka” tidak identik dengan “pidana terbukti”.
• KUHAP Pasal 184: alat bukti sah meliputi (umumnya) keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa; lagi-lagi penguncian ada di pengadilan.

Mengapa sering kandas? Karena dalam praktik, opini publik menganggap:

• “sudah ditetapkan tersangka” = “sudah memenuhi Pasal 183/184”
Padahal secara hukum, penetapan status ≠ pembuktian sah di persidangan.

3) Perdata/“reputasi”: stigma berubah menjadi “kerugian” di luar pengadilan pidana

Walau presumption of innocence lahir dari tradisi pidana, stigma biasanya “berpindah” efek ke wilayah yang mirip perdata:

• nama baik,
• reputasi,
• peluang kerja/bisnis,
• penderitaan/kerugian non-ekonomi,
• biaya psikologis dan sosial.

Dalam konteks hukum Indonesia, instrumen yang sering dipakai untuk “memperbaiki” dampak stigma antara lain:

• mekanisme ganti rugi,
• sengketa tindak perbuatan melawan hukum,
• dan/atau rezim perlindungan nama baik melalui aturan terkait informasi/komunikasi.

a) Mengapa aspek perdata membuat kandas?

Karena begitu ada label:

1. Kerugian reputasi terjadi sebelum putusan (kadang berbulan-bulan/tahun).
2. “Presumption” tidak otomatis menghapus dampak; apalagi jika proses pidana lama.
3. Penyangkalan setelah putusan bebas sering terlambat secara sosial.

b) Pasal yang biasanya relevan (kerangka perdata/itikad baik)

• KUHPerdata (umumnya sebagai dasar ganti rugi berbasis PMH) lewat konsep perbuatan melawan hukum.
• Konsep “PMH” mengharuskan ada unsur: perbuatan/kelalaian, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal.
• Namun, untuk konteks ini, yang diperdebatkan di praktik adalah apakah publikasi “fakta prosedural” (mis. “tersangka”) otomatis menjadi PMH, atau baru menjadi PMH jika ada pembingkaian yang menyesatkan/menghakimi.

Jadi “kandas” bukan karena tidak ada asas, tapi karena stigma menghasilkan fakta kerugian dan memicu sengketa; sementara pembuktian “kesalahan publikasi” sering butuh pembacaan rinci atas framing dan standar kehati-hatian.

4) Mengapa terdakwa sering tetap “dianggap bersalah” meski sidang berjalan

Dari sudut hukum acara pidana:

• terdakwa baru benar-benar “dinilai” lewat proses pembuktian di persidangan,
• tetapi di ruang publik, sidang sering dibaca seolah sudah “mendekati vonis”.

Faktor yang membuatnya kandas:

1. Framing narasi: “kasus ini sudah jelas” / “pelaku sudah tertangkap” versi media/komunikasi.
2. Tidak ada diferensiasi: status tersangka → bukan kesalahan; status terdakwa → belum putusan.
3. Efek konfirmasi: audiens menganggap label sebagai bukti (padahal standar KUHAP mengikat hakim dan proses alat bukti).

5) Ringkasan pasal (inti logika hukum)

Kalau harus diperas jadi “pasal kunci” yang menjelaskan mengapa label tidak boleh menggantikan putusan:

• KUHAP Pasal 183: vonis pidana mensyaratkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sah + keyakinan hakim.
• KUHAP Pasal 184: menetapkan jenis alat bukti sah.
• KUHAP Pasal 197: putusan harus memuat pertimbangan; ini “tempat final” pembuktian hukum.
• KUHAP pasal-pasal tentang hak tersangka/terdakwa (mis. hak untuk didampingi/menyiapkan pembelaan) sebagai jaminan proses yang adil sebelum putusan.

Sementara dari sudut “perdata/reputasi”, logikanya:

• begitu label muncul, kerugian reputasi bisa timbul, tetapi untuk menjadikannya tanggung jawab hukum (mis. PMH) tetap perlu analisis unsur kesalahan/penyebab.